Hksuyarto’s Weblog

May 26, 2008

KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Aspek Sosiologis Yuridis )

Filed under: Poligami — hksuyarto @ 1:35 pm

ABSTRAK

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus controversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Melihat fenomena tersebut penulis menelusuri poligami dalam tataran sosiologis yuridis, yang akhirnya memberi kesimpulan bahwa, Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh kata kunci 3 surat al-Nisa’: “maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja”. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.

Kata Kunci:
poligami, gender, yuridis

Pendahuluan

Keputusan da’i kondang Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym untuk berpoligami ternyata tidak hanya mengundang gejolak masyarakat di seluruh tanah air. Presidenpun kebagian repot, selama sepekan ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono kebanjiran SMS dari masyarakat mengomentari poligami (Tabloid Harian Republika Dialoq Jum’at, 8 Desember 2006)

Menanggapi hal itu, Presiden secara khusus memanggil Menneg Pemberdayaan perempuan, sekretaris kabinet dan Dirjen Binmas Islam untuk menanggapi gejolak yang muncul di masyarakat. Hasil pembicaraan Presiden dengan ketiga pejabat negara tersebut adalah pemerintah merasa perlu untuk melindungi kaum perempuan dan ketentraman di masyarakat dengan rencana merivisi PP No. 45 Tahun 1990 agar diperluas keberlakuannya tidak hanya untuk pegawai negeri sipil dan anggota TNI/ Polri tetapi juga untuk masyarakat umum.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus controversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 156).

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Isrti-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan (Asghar Ali Engineer, 2003: 111).

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya ( Q.S. an-Nisa’ ; 3 dan 129 ), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri (Abdurrahman I. Do’i, 2002 : 193-195). Menurut Asghar, sebenarnya dua ayat diatas menjelaskan betapa al-Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka (Asghar Ali Engineer, 2003: 112-113).

Menurut hukum Islam (fiqh), kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam makalah ini, penulis mencoba mengkaji, yang pertama ; latar belakang sosiologis sebab turun (Asbabun Nuzul) ayat tentang poligami. Kedua, keabsahan hukum poligami, Ketiga, makna keadilan dalam perkawinan poligami. Keempat, apa yang menjadi illat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan.

Hukum Islam

Istilah Hukum Islam sering diidentikkan dengan Syari’ah dan Fiqh. Ketiga istilah ini dilihat dari asal usulnya sama-sama berdasarkan al Qur’an dan Al Hadits. Namun bila dilihat dari metodologinya mempunyai perbedaan yang signifikan. Syari’ah adalah “al-Nushus al-Muqaddasah” (nash-nash hukum atau norma-norma hukum yang tertulis) dalam wahyu Allah dan al –Sunnah al-Mutawatirah yang sama sekali belum atau tidak tercampuri oleh daya nalar manusia sehingga ia tetap dan tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah karena ia sebagai wahyu Allah. Adapun fiqh adalah pemahaman atau hasil pengembangan interpretasi nalar manusia (ijtihad mujtahid) dari Syari’ah (al Qur’an dan al Hadits) sehingga ia bisa berubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas daya nalar mujitahid dan perkembangan zaman. Sedangkan Hukum Islam meliputi norma-norma hukum yang terdapat dalam al qur’an dan al Hadits ( wahyu Allah ) yang belum melibatkan daya nalar manusia dan norma-norma hukum yang dihasilkan oleh daya nalar manusia ( Fiqh Ijtihadi ) sebagai hasil pengembangan pemahaman al Qur’an dan al Hadits yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan daya nalar manusia (Satria Efendi, 1991 : 24 – 25).

Berangkat dari pemikiran diatas, menjadi jelas perbedaan antara syari’ah dengan fiqh. Syari’ah adalah wahyu itu sendiri yang belum tercampuri oleh daya nalar manusia. Oleh sebab itu ia bersifat tsubut (tetap) dan tidak berubah. Sementara fiqh adalah hasil dari proses penalaran (pemahaman) mujtahid terhadap wahyu. Karena itu, ia bersifat tathawur (berkembang), bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan daya nalar mujtahid. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Islam lebih luas dari syar’ah dan fiqh. Hukum Islam sebagai wahyu Allah (belum tercampuri daya nalar manusia) adalah syari’ah. Hukum Islam sebagai pemahaman terhadap wahyu adalah fiqh. Dalam keterpaduan dua sifat ini (dimensi) inilah hukum Islam bisa bertahan sepanjang masa dan berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.

Pengertian Perkawinan

Dalam al-Qur’an , istilah perkawinan biasa disebut dengan nikah dan misaq (perjanjian) (surat al-Nisa’ ; 3 dan al-Nur ; 32 dengan kata misaq dalam surat al-Nisa’ ; 21). Nikah ada yang mengartikan sebagai ittifaq (kesepakatan) dan mukhalathat (percampuran) (Rif’at Syauqi Nawawi, 1994: 98) dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti “dham”(menghimpit), atau “menindih”. Sementara arti kiasan nikah berarti “wathaa” (setubuh) atau “aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan) (Ali Maqri al-Fayumi, 1974 :11). Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti “setubuh”, sedang Asy Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan” (Abd. Al-Rahman al-Jazairi, 1969: 1-2). Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadits-Hadits, maka “nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh” (Kamal Muchtar, 174: 12).

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya. Pemakaian kata “nikah” yang diartikan dengan “perjanjian perikatan” dapat dilihat dalam surat al-Nur ayat 32, surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Nisa ayat 21, demikian pula perkataan “nikah” yang terdapat dalam hadits Nabi yang pada umumnya diartikan “perjanjian perikatan”, seperti hadits nabi Saw :

قال رسول الله صلعم ؛ لا نِكاحَ الا بوَلِيّ

Rasulullah Saw bersabda : “Tidak ada (aqad) nikah kecuali dengan wali” (HR. Imam yang lima).

Perkawinan yang disyari’atkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi di antaranya : Pertama, segi ibadah ; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agama. Rasullah mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadatnya dengan cara ; berpuasa setiap hari, bangun setiap malam untuk bertibadat, hidup menyendiri dan tidak akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya, sebagaimana dalam sabdanya :

” Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah dan orang paling taqwa diantara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa, berbuka, bersembahyang (ditengah malam), tidur dan aku mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) ku”. (HR. Jama’ah).

Kedua, segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (Qs. Al-Nisa’ ; 21), dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan , masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan kuat.

Ketiga, segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah Saw melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Berdasarkan penjelasan makna nikah dari berbagai segi sebagaimana yang dikemukakan diatas, dapatlah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan anatara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama.

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat al-Nisa’: “maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Kelanjutan dari perkawinan monogamy, adalah perkawinan ppologami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang istri (Sayuti Thalib, 1974: 57-58). Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (istri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hokum Ilsm berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami. Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.

Asa monogamy dalam hokum perkawinan di Indonesia didasarkan pada ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada asasnya bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sementara larangan berpoliandri bagi seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogamy, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan: Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Keempat, ada izin dari istri pertama. Kelima, ada kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan hidup pada istri dan anak-anaknya (Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5, juga Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang perkawinan Bab IX PAsal 56-58).

Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam dapat dipahami dari pernyataan al-Qur’an yang menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt ialah bahwa ia menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kaish sayang ( mawaddah wa rahmah) di antara mereka. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir (QS. Al-Rum ; 21 ). Dalam ayat lain mengisyaratkan bahwa para isteri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi para isteri (QS. Al-Baqarah ; 187).

Kehidupan yang tenteram (sakinah) di balut dengan perasaan cinta kasih yang ditopang saling pengertian di antara suami isteri, karena baik suami atau isteri menyadari bahwa masing-masing sebagai “pakaian” bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyar’atkannya perkawinan. Suasana kehidupan keluarga yang demikian, dapat diwujudkan dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain antara suami isteri ada dalam sekufu’ (kafa’ah). Pentingnya kafa’ah dalam perkawinan sangat selaras dengan tujuan perkawinan di atas ; suatu kehidupan suami isteri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami isteri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan, yang pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang bertaqwa (li al-muttaqina imama) (QS. Al-Furqon; 74).

Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain (Abbas al-Mahmud al-Aqqad, 101).

Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakannya ke muka bumi. Al-Jurjani menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Maka, demi memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi (Ali Ahmad al-Jurjani, 102). Lebih lanjut ia mengatakan kehudupan manusia laki-laki tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut kaum permpuan, yang memang secara naluriyah mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena itu perkawinan disyari’atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta.. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui perkawinan sangatlah penting.

Latar Belakang Sosiologis Sebab Turun Ayat Poligami

Firman Allah surat al-Nisa’ ayat 3 berbunyi :

وَاِنْ خِفتمْ الا تقسِطُوْا فِي اليَتامَى فانكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مثنى و ثلاث ورباع, فانْ خِفتمْ الا تعْدِلُوْا فوَاحِدَةٍ اوْمَا مَلكتْ ايْمَانكمْ ذلك اَدْنى الا تعْدِلوْا

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu meiliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt. surat al-Nisa’ ayat 3 diatas. Ayat 3 al-Nisa’ ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 al-Nisa’. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah ; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil dan fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat al-Nisa’ tersebut (Rasyid Ridho,. 344-345). Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Rasyid Ridho lebih lanjut mengemukakan bahwa maksud ayat 3 surat al-Nisa’ ialah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak wanita yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini isteri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut (Rasyid Ridho, 347-348).

Hukum Poligami Dalam Islam

Ayat 3 surat al-Nisa sebagaimana yang ditulis dimuka secara ekplisit seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita (M. Quraish Shihab, 1999: 199).

M. Quraish Shihab lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari’at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinann tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus di ingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur’an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.

Musfir al-Jahrani kebolehan poligami di dalam al-qur’an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akherat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil (Khoiruddin Nasution, 1996 : 100). Muhammad Asad mengatakan bahwa kebolehan poligami hingga maksimal empat istri dibatasi dengan syarat, “jika kamu punya alasan takut, tidak mampu memperlakukan adil terhadap istri , maka kawinilah satu, karena untuk membuat perkawinan majemuk ini hanya sangat mungkin dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dalam kondisi yang luar biasa (Asghar Ali Engineer, 2003:117).

Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri (Masjfuk Zuhdi, 1989: 12.).

Hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Perkawinan bukanlah merupakan hubungan jasmani antara dua jenis hewan, bukan hubungan rohani antara dua malaikat. Perkawinan adalah hubungan kemanusiaan antara lelaki dengan wanita untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemanya (Rif’at Syaukji Nawawi, 104-105.).

Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan ruhani. Akan tetapi, kesempurnaan ruhani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan di sini tentu bukan dalam arti seorang lelaki mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya beristeri dua atau tiga. Keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang pria sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, tetapi ia tidak mau melakukannya. Atas kemauannya sendiri ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari polgami. Jika beristeri satu karena terpaksa, itu tidak bedanya dengan berpoligami (Rif’at Syaukji Nawawi, 104-105). Dalam kenyataanya, adakalanya seorang pria beristeri satu tetapi secara diam-diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain. Perbuatan ini bukan saja melanggar hukum agama tetapi juga tatakrama spiritual. Tidak ada pihakpun yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-laki, isterinya maupun masyarakat. Sisi lain yang dapat menghancurkan kesucian perkawinan adalah perkawinan hewani yang didasarkan atas selera jasmani semata. Bila selera itu yang berkembang pada diri suami atau isteri, maka tiada lagi kemesraan di anatara mereka, bahkan hubungan keduanya tidak akan lestari. Sebaliknya, tidak mungkin memaksa manusia untuk hidup seperti malaikat, tetapi juga tidak bisa membiarkan manusia seperti hewan. Oleh sebab itu, sikap mengingkari kenyataan dan kemaslahatan berarti menjadikan perkawinan semacam hubungan antara dua malaikat, sekaligus berarti menjadikannya semacam hubungan antara dua jenis hewan. Menegakkan hukum perkawinan atas dasar prinsip mengingkari kenyataan dan kemaslahatan yang mempunyai dua ujung berlawanan itu, secara asasi bertentangan dengan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya; mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami. Melarang sesuatu yang kurang sempurna akan membuat terperosok kedalam kesalahan, yaitu menganggap semua orang sempurna atau sanggup menempuh cara hidup yang sempurna. Itulah ketetapan hukum perkawinan dalam Islam, yang mengakui monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu membolehkan poligami, karena merupakan hal yang perlu diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat mengingkari terjadinya poligami yang sesuai hukum, dan tidak seorangpun dapat berdalih menggunakan hukum untuk bertindak di luar hokum (Rif’at Syaukji Nawawi, 106-107). Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik pisik atau mental yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya seorang isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (isteri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi (Maulana Muhammad Ali,.109).

Makna Keadilan Dalam Poligami

Surat al-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Syafi’i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari (Khoiruddin Nasution, 103-105). Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memliki dua syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain (Abdurrahman I. Doi, 192).

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi’i dan ulama-ulama Syafi’iyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi emapt orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki ; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih saying (Ali Ahmad al-Jarjawi, 10).

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia (Pagar, dalam Analytica Islamica, Vol.3, No.1, 2001, hal. 21). Mustafa al-Siba’i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur’an mengatakan : “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja”(QS. An-Nisa ; 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga (Ali Ahmad al-Jurjawi, 10-12.).

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia (Abdurrahman al-Jaziri, tt : 239).

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa’ bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 4 al-Nisa’ :

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu senderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami (M. Quraish Shihab, 1999: 201).

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لا يُكلفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

Illat Hukum Kebolehan Poligami

Illat secara bahasa berarti “nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.” Misalnya, penyakit itu dikatakan illat, karena dengan adanya “penyakit” tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit (Abu Hamid al-Ghazali, 1995:.76). Menurut istilah ushul fiqh, yang dinamakan illat hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar-belakangi terbentuknya hukum.

Menentukan illat hukum kebolehan poligami disamping dengan melihat latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (QS. Al-Nisa ; 3 ), juga dapat dicermati dari peristiwa poligami Nabi Saw. Nabi saw melakukan poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya Khadijah RA. Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, 15 tahun setelah pernikahan beliau dengan Khadijah ra, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke 10 kenabian beliau. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Tiga atau empat tahun sesudah meninggalnya Khadijah, baru Nabi saw melakukan awal poligami dengan Aisyah ra pada tahun kedua atau ketiga hijriyah. Semua istri Nabi selain Aisyah adalah para janda yang berusia di atas 45 tahun. Janda –Janda yang dikawin oleh nabi, disamping telah mencapai usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikat, juga dalam keadaan sedang mengalami kesusahan hidup karena ditinggal mati suaminya baik mati dimedan perang, maupun ditinggal mati biasa dan ada pula dicerai oleh suaminya sebab murtad dan ada yang dicerai karena tidak ada kebahagiaan atau ketidakcocokkan dengan suaminya (M. Quraish Shihab, 2001: 24, lihat juga Redaksi Republika, Perempuan-Perempuan di samping Khadijah RA dan Aisyah, dalam Tabloid Dialoq Jum’ah Harian Republika, tgl. 8 Desember 2006).

Melihat latar belakang sebab turun ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan prilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi, dan memperhatikan latar belakang Nabi melakukan poligami sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka illat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan diorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan oleh perkawinan poligami Nabi Saw dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia seperti Saudah binti Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafsah binti Umar ( suami gugur di perang Badar), Zaenab binti Khuzaemah (suami gugur di perang Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di perang Uhud). Istri-istri yang lain seperti Ramlah putri Abu Sufyan RA diceraikan oleh suaminya yang murtad di perantauan. Huriyah binti al haris RA adalah purti kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam, yang kemudian nabi menikahinya sambil memerdekaannya. Shafiyah binti Huyai RA, putri pemimpin yahudi dari bani Quraidhah yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam penegpungan yang dilakukan oleh nabi Saw, diberi pilihan kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabi saw dalam keadaan bebas merdeka,Ia memilih untuk tinggal hidup bersama Nabi Saw. Zaenab binti Jahesy RA, sepupu Nabi, dinikahkan langsung oleh Nabi dengan bekas anak angkat dan budak beliau Zaid ibnu Haritsah RA. Rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga mereka bercerai dan sebagai penanggungjawab pernikahan itu Nabi Saw menikahinya atas perintah Allah Swt. uriyahHuMereka ( para istri ) itu memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Rasyid Ridho, 371-372).

Menarik yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab ; bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah perempuan? Bukankah rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi masa subur lelaki lebih lama daripada potensi masa subur perempuan? Hal ini bukan saja karena mereka mengalami haid, tetapi juga karena mereka mengalami masa manopouse, sedang lelaki tidak mengalami keduanya. Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Maka poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun harus di ingat, bahwa poligami bukanlah anjuran apalagi kewajiban. Seandainya poligami merupakan anjuran, pasti Allah Swt menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki, karena tidak adanya menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan tidak tersedia. Allah hanya memberikan wadah bagi orang yang menginginkannya ketika mengahadapi kondisi atau kasus tertentu. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam kedaan emergency tertentu (M. Quraish Shihab, ” Ibarat Emergensy Exit di Pesawat “, dalam Tabloid Republika Dialog Jum’at, tgl. 8 Desember 2006).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Latar belakang Sosiologis sebab turun ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan prilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi.
  2. Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh kata kunci 3 surat al-Nisa’: “maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja“. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.
  3. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa’dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3 al-Nisa’).
  4. Illat hukum kebolehan poligami lebih didorong oleh motivasi sosial dan kemanusiaan sebagai sarana dakwah sebagaimana yang menjadi latar belakang sebab turun ayat poligami ( ayat 3 al-Nisa’) dan praktek poligami Rasulullah Saw. bukan pada motivasi seks dan kenikmatan biologis.

Daftar Pustaka:

Al – Jahrani, Musfir, 1996, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, Jakarta; Gema Insani Pers.

Al – Jarjawi, Ali Ahmad, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, Beirut; Dar al-Fikri.

Al – Jazairi, Abd. Al-Rahman, 1969, Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah.

Do’I, Abd. Rahman I, 2002, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), Jakarta; Rajawali Press.

Engineer, Asghar Ali, 2003, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta; LKIS.

Husein, Imanuddin, 2003, Satu Istri Tidak Cukup, Jakarta; Khaznah.

Muchtar, Kamal, 1974, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta; Bulan Bintang.

Nasution, Khoiruddin, 1996, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Jakarta; Pustaka Pelajar.

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Ahmad Azhari, 2004, Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta; Pernada Media.

Shihab, M. Quraish, 1999, Wawasan al-Qur’an, Bandung; Mizan.

_______________ , 2001, Perempuan, Jakarta; Lentera Hati.

Ridho, Rasyid, Tafsir al-Manar, Mesir; Dar al-Manar.

Redaksi Republika, Mengalir Sampai Istana, dalam Tabloid Harian Republika Dialoq Jum’at, 8 Desember 2006

T. Yanggo, Chuzaemah dan Azhari, Hafiz, 1994, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta; PT. Pustakan Firadus.

Zuhdi, Masjfuk, 1989, Masail Fiqhiyyah, Jakarta; CV. Haji Masagung.

Republika, Perempuan-Perempuan di samping Khadijah RA dan Aisyah, dalam Tabloid Dialoq Jum’ah Harian Republika, tgl. 8 Desember 2006

M. Quraish Shihab, ” Ibarat Emergensy Exit di Pesawat “, dalam Tabloid Republika Dialog Jum’at, tgl. 8 Desember 2006.

Penulis

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102 Telp (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448. website: http// http://www.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id


5 Comments »

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di Social Bookmarking Indonesia http://www.infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!

    http://agama.infogue.com/

    http://agama.infogue.com/keadilan_dalam_perkawinan_poligami_perspektif_hukum_islam_aspek_sosiologis_yuridis_

    Comment by asuna17 — May 26, 2008 @ 3:38 pm | Reply

  2. Terima kasih
    BTW, itu bukan tulisan saya, tetapi dari Email yang dikirim

    Penulisnya tertera di bawah tulisan tsb.

    Comment by hksuyarto — May 30, 2008 @ 4:39 pm | Reply

  3. tulisan tersebut membantu saya dalam menulis essay hukum islam dan keadilan… mungkin ada tulisan lain yang bisa membantu saya??
    terimakasih sebelumnya

    Comment by H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH — October 12, 2008 @ 12:01 am | Reply

  4. That is relieving me as a woman. Saya yakin kalau ada ulama atau orang besar yang berpoligami dengan wanita yang lebih tua dari istri pertama, tidak menarik, miskin, punya anak banyak, maka istri pertama tidak akan merasa terlalu tersiksa, tetapi bisa melihat bahwa suaminya seorang suami yang luar biasa sholeh.Orang pun akan melihat poligami sebagai sesuatu yang mulia dan kenapa Islam membolehkan hal itu juga karena suatu kemuliaan.
    Nah belum lagi kalau poligami dilakukan setelah istri pertama meninggal seperti nabi Muhammad lakukan. Saya yakin bahwa nabi adalh seorang yang luarbiasa lembut hatinya dan tidak akan tega menyakiti istrinya.
    Nah, para lelaki, berani tidak berpoligami seperti nabi kita yang mulia?

    Comment by Iin — April 13, 2009 @ 3:09 pm | Reply

  5. Assalammualaikum Wr. Wb.

    Bu IIN terima kasih commentnya…
    BTW saya ingin sharing bahwa itulah keputusan ALLAH …
    ALLAH Maha Mengetahui …
    ALLAH Maha Memutuskan …
    ALLAH yang mempunyai hati kita…

    Koreksi kalau saya salah …
    Saya pernah dengar bahwa POLIGAMI itu sunnah grade 1 plg tinggi …
    sumber diskusi dengan seorang ustadz yg monogami …

    maka di urusan poligami ini pasti godaannya itu sangat besar …
    syaiton sangat ambil peran…
    dari menggoda pihak laki2 utk berpoligami tidak menurut syar’i
    hanya memunculkan syahwatnya saja….
    sampai menggoda sisi wanita … utk tidak menerima poligami…
    Malah menjelek2an Rosullulah SAW dalam hal ini….
    Inilah yg dihembus2kan oleh musuh2 Islam ….
    dan
    Hati2 dengan manuver Yahudi di Islam sendiri….

    Walahuallam Bisawab

    Wassalammualaikum Wr. WB.

    Comment by hksuyarto — April 14, 2009 @ 6:59 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: